Bali NusraBeritaBerita NTBDaerahLombokMataramNasionalNewsNewsbeatNTBNTB One TerkiniPemerintahanSinergitas Pemda TNI POLRITNI-Polri

Tim Wasgiat Kodam IX/Udayana Evaluasi Kinerja Kodim Mataram

×

Tim Wasgiat Kodam IX/Udayana Evaluasi Kinerja Kodim Mataram

Share this article

Mataram, NTB – Setiap program kerja yang dijalankan satuan tidak hanya dituntut selesai, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Semangat inilah yang menjadi perhatian dalam kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus Pengawasan dan Pengendalian Pembinaan Satuan (Wasgiat Binsat) Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1606/Mataram, Kamis sore (23/7/2026).

 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kodim 1606/Mataram, Jalan Pejanggik Nomor 7, Kota Mataram, tersebut menjadi momentum penting bagi satuan untuk melihat kembali pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi berbagai kendala, serta menerima masukan guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

 

Tim Wasgiat Binsat Kodam IX/Udayana dipimpin Kolonel Inf I Gusti Ngurah Wilantara bersama Letkol Inf Arianto, Letkol Cku Didik Rofiq Ahmadiyono, dan Sertu I Kadek Ermawan.

 

Kehadiran tim tersebut diterima Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1606/Mataram Letkol Arh Huwairy, mewakili Komandan Kodim (Dandim) 1606/Mataram Kolonel Inf Nyarman, M.Tr.(Han).

 

Evaluasi Bukan Sekadar Pemeriksaan

 

Dalam sambutan Dandim yang disampaikan Kasdim, ditegaskan bahwa kegiatan Wasgiat tidak semata-mata dimaknai sebagai pemeriksaan administrasi maupun pelaksanaan program kerja. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan, evaluasi, dan perbaikan agar seluruh tugas satuan berjalan sesuai ketentuan.

 

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memperoleh arahan, koreksi, serta masukan yang konstruktif demi meningkatkan kualitas pembinaan satuan dan pelaksanaan tugas ke depan,” ucap Letkol Arh Huwairy membacakan sambutan Dandim 1606/Mataram.

 

Kasdim juga mengajak seluruh personel untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan kooperatif. Penyajian data serta informasi yang lengkap dan benar dinilai penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan tugas di satuan.

 

Sementara itu, Ketua Tim Wasgiat Binsat Kodam IX/Udayana menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pembinaan satuan. “Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program kerja bidang pembinaan satuan telah dilaksanakan sesuai ketentuan,” tegasnya.

 

Selain melakukan pemeriksaan, tim juga memberikan ruang bagi satuan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi. Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti pada temuan, tetapi dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi yang bermanfaat.

 

Dorong Kinerja Satuan Semakin Akuntabel

 

Kegiatan tersebut diikuti para Perwira Staf, Danramil, Danunit Intel, serta para Batih Staf jajaran Kodim 1606/Mataram. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib, mulai dari pembukaan, penyampaian sambutan, hingga pemeriksaan.

 

Bagi Kodim 1606/Mataram, evaluasi ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap masukan yang diterima menjadi bahan untuk melakukan pembenahan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah.

 

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan kinerja satuan semakin efektif, terukur, dan mampu menjawab tuntutan tugas secara profesional. Sebab, di balik setiap laporan dan data yang diperiksa, terdapat komitmen untuk memastikan pengabdian prajurit kepada masyarakat, bangsa, dan negara terus berjalan dengan sebaik-baiknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…