Berita

SAT SAMAPTA POLRES LOMBOK UTARA LAKSANAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI BNI UNIT TANJUNG

×

SAT SAMAPTA POLRES LOMBOK UTARA LAKSANAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI BNI UNIT TANJUNG

Share this article

Lombok Utara – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan rasa aman kepada nasabah dan pihak perbankan, Unit Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Satuan Samapta Polres Lombok Utara melaksanakan kegiatan pengamanan di Kantor BNI Unit Tanjung, Senin (08/06/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 Wita tersebut dilaksanakan oleh personel Unit Pam Obvit Sat Samapta Polres Lombok Utara, yakni Bripda Diwangga Bagus Vinnana Putra dan Bripda Adhitiya Maulana.

Dalam pelaksanaan tugasnya, personel melakukan pengamanan di area sekitar Kantor BNI Unit Tanjung guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas perbankan. Selain itu, petugas juga menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan petugas keamanan (satpam) BNI Unit Tanjung sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya.

Kasat Samapta Polres Lombok Utara AKP Lalu Iska dar Zulkarnaen menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan objek vital merupakan salah satu upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan pada fasilitas publik yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat.

“Pengamanan objek vital terus kami tingkatkan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga aktivitas perbankan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di Kantor BNI Unit Tanjung terpantau aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan akan terus dilaksanakan secara rutin guna menjaga keamanan objek vital di wilayah hukum Polres Lombok Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…