Berita

Cegah PMI Nonprosedural, Unit PPA Polres KSB Gencarkan Edukasi TPPO dan Patroli KRYD

×

Cegah PMI Nonprosedural, Unit PPA Polres KSB Gencarkan Edukasi TPPO dan Patroli KRYD

Share this article

SUMBAWA BARAT — Upaya menekan potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus digencarkan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, kepolisian menyasar sejumlah titik rawan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural sekaligus mengintensifkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) untuk mengantisipasi praktik TPPO di wilayah hukum setempat.
Kegiatan pencegahan, sosialisasi, serta patroli KRYD ini untuk sementara difokuskan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Taliwang, Seteluk, dan Poto Tano. Ketiga wilayah tersebut menjadi perhatian khusus mengingat mobilitas warga serta akses jalur keluar daerah—termasuk titik penyeberangan dan jalur strategis—yang kerap dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memberangkatkan pekerja migran tanpa dokumen dan prosedur resmi.
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Rendy Andy melalui Kasat Reskrim IPTU Firman Renaldi menegaskan bahwa kombinasi langkah preemtif, preventif, dan patroli KRYD merupakan bentuk komitmen nyata kepolisian dalam melindungi masyarakat dari jerat perdagangan orang serta eksploitasi di luar negeri.
“Pencegahan TPPO tidak bisa hanya dilakukan setelah korban jatuh. Kami turun langsung ke masyarakat di Taliwang, Seteluk, dan Poto Tano serta mengoptimalkan patroli KRYD untuk memastikan calon PMI memahami risiko besar keberangkatan secara nonprosedural sekaligus mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang mencoba meloloskan pemberangkatan ilegal,” ujar IPTU Firman Renaldi dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dalam pelaksanaannya, personel Unit PPA tidak hanya memberikan edukasi terkait ciri-ciri perekrutan ilegal, janji manis penyalur tidak resmi, dan ancaman hukum bagi para pelaku TPPO, tetapi juga melaksanakan patroli KRYD di lokasi-lokasi yang dinilai rawan aktivitas penampungan maupun pergerakan calon PMI nonprosedural. Selain itu, kepolisian mengimbau masyarakat dan perangkat wilayah agar segera melapor apabila menemukan aktivitas perekrutan tenaga kerja atau pergerakan mencurigakan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.
IPTU Firman Renaldi menambahkan, keberangkatan PMI secara ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menempatkan pekerja pada kerentanan tinggi mulai dari penipuan gaji, penyitaan dokumen, hingga kekerasan dan eksploitasi.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menutup ruang gerak para calo dan sindikat TPPO. Pastikan setiap keberangkatan bekerja ke luar negeri menempuh jalur resmi yang aman dan terlindungi hukum,” tegasnya.
Melalui langkah terpadu antara edukasi dan patroli KRYD yang berkelanjutan ini, Polres Sumbawa Barat berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga angka kasus TPPO dan pemberangkatan PMI nonprosedural di Bumi Pariri Lema Bariri dapat ditekan seminimal mungkin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *