Berita

Satgas Pangan Polda NTB Intensif Pantau “Minyak Kita”, Harga Masih di Bawah HET

×

Satgas Pangan Polda NTB Intensif Pantau “Minyak Kita”, Harga Masih di Bawah HET

Share this article

 

Mataram, NTB – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda NTB bersama jajaran Satgas Pangan Polres/ta terus menggencarkan pemantauan stok dan harga minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus pembinaan kepada distributor, pedagang ritel, hingga konsumen guna memastikan ketersediaan stok tetap aman dan harga jual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter.

Direktur Reskrimsus Polda NTB yang juga menjabat sebagai Kasatgas Pangan NTB, Kombes Pol. FX Endriadi, SIK., melalui Kasubdit I Indagsi Kompol Moh. Nasrulloh, S.I.K., menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan selama beberapa hari terakhir, harga “Minyak Kita” di sejumlah titik masih berada di bawah HET.

“Hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa sejumlah pedagang ritel masih menjual ‘Minyak Kita’ dengan harga di bawah HET. Meski demikian, pengawasan dan pembinaan tetap kami lakukan secara berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (24/04/2026).

Ia menegaskan, Satgas Pangan di seluruh wilayah NTB terus melakukan pengawasan menyeluruh mulai dari distributor tingkat pertama, distributor tingkat kedua, hingga pedagang ritel, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan harga maupun distribusi.

Selain itu, pembinaan juga diberikan kepada para pelaku usaha agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai konsumen agar lebih cermat dalam membeli bahan pokok bersubsidi.

“Pengawasan ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan ‘Minyak Kita’, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar sesuai ketentuan pemerintah,” tegasnya.

Satgas Pangan Polda NTB memastikan kegiatan pemantauan akan terus dilakukan secara intensif guna mencegah potensi lonjakan harga maupun praktik penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…