Berita

1 Mei Jadi Momentum Refleksi Sejarah dan Persatuan Papua dalam NKRI

×

1 Mei Jadi Momentum Refleksi Sejarah dan Persatuan Papua dalam NKRI

Share this article

 

Papua — Semangat persatuan dan pentingnya memahami sejarah bangsa kembali disuarakan oleh Steve R. E. Mara, M.Han., mahasiswa program doktoral asal Papua yang tengah menempuh studi di Inggris sekaligus Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum. Dalam pandangannya, pemahaman yang utuh terhadap sejarah Papua menjadi kunci untuk memperkuat persatuan dan mendorong generasi muda berkontribusi dalam pembangunan.

Steve menekankan bahwa proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari dinamika panjang dekolonisasi yang melibatkan berbagai pihak di tingkat internasional. Ia menggarisbawahi bahwa berbagai tahapan, mulai dari Konferensi Meja Bundar hingga Perjanjian New York 1962, merupakan proses diplomasi yang sah dan diakui dunia internasional.

Menurutnya, tanggal 1 Mei 1963 menjadi momentum penting dalam perjalanan sejarah tersebut, karena pada saat itu Papua secara resmi diserahkan kepada Indonesia melalui mekanisme yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai momentum ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari perjalanan bangsa menuju persatuan, bukan dipersepsikan secara keliru.

“Ini adalah bagian dari sejarah yang harus dipahami secara utuh. Integrasi Papua merupakan hasil proses panjang yang melibatkan hukum internasional dan kesepakatan global,” ujarnya.

Lebih jauh, Steve mengajak generasi muda Papua untuk tidak terjebak dalam perdebatan masa lalu, melainkan fokus pada upaya membangun masa depan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan serta keterlibatan aktif dalam pembangunan di berbagai sektor.

“Generasi muda Papua harus mengambil peran. Kita perlu meningkatkan kualitas diri dan bersama-sama membangun daerah serta bangsa ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat atau narasi yang dapat memecah belah persatuan. Menurutnya, menjaga keutuhan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Dengan semangat tersebut, Steve berharap Papua dapat terus berkembang melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan kondusif sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…