Bali NusraBeritaBerita NTBDaerahKesehatanLombokLombok BaratNasionalNewsNTBPemerintahanSinergitas Pemda TNI POLRI

Tanpa Gejala, Malaria Diwaspadai Lewat Survei Massal Gelangsar

×

Tanpa Gejala, Malaria Diwaspadai Lewat Survei Massal Gelangsar

Share this article

Lombok Barat, NTB — Upaya pencegahan penyakit menular terus diperkuat hingga ke tingkat desa. Kali ini, kegiatan monitoring dan pendampingan Mass Blood Survey (MBS) malaria tahap I tahun 2026 digelar di Dusun Apit Aiq, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) wilayah teritorial Komando Distrik Militer (Kodim) 1606/Mataram, Rabu siang (22/4/2026).

 

Kegiatan tersebut melibatkan sinergi antara Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lobar, tenaga kesehatan dari Puskesmas Penimbung, Puskesdes, unsur akademisi dari Poltekkes Mataram, serta aparat kewilayahan termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) Gelangsar dan para kepala dusun setempat.

 

Survei ini menjadi langkah strategis untuk mendeteksi dini kasus malaria tanpa gejala (asymptomatic malaria) yang kerap luput dari perhatian. Dengan metode pemeriksaan darah langsung di lapangan, tim kesehatan berupaya menemukan potensi penyebaran tersembunyi yang dapat memicu lonjakan kasus di kemudian hari.

 

Babinsa Gelangsar turut aktif dalam mendampingi kegiatan, memastikan proses berjalan tertib sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pencegahan malaria.

 

“Kehadiran kami sebagai aparat teritorial ini juga menjadi jembatan komunikasi antara tenaga kesehatan dan warga, sehingga partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan,” jelas Sertu Lalu Sapruddin Tarwijaya.

 

Koordinator kegiatan dari Dikes Lobar menyampaikan bahwa MBS merupakan bagian penting dari strategi eliminasi malaria yang berkelanjutan. “Kami tidak hanya mencari yang sakit, tetapi juga yang tampak sehat namun berpotensi menjadi sumber penularan,” ungkap Lalu Eka.

 

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat terlihat antusias mengikuti pemeriksaan, menunjukkan kesadaran yang semakin baik terhadap pentingnya kesehatan lingkungan dan deteksi penyakit sejak dini.

 

Diharapkan, langkah ini mampu mempercepat target eliminasi malaria di wilayah Lobar sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat dari tingkat desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…