Bali NusraBeritaBerita NTBBinkamBreaking NewsDaerahKeamananLalu LintasLalulintasLombokLombok BaratNasionalNewsNTBNTB One TerkiniPemerintahanSinergitas Pemda TNI POLRITNI-Polri

Forkopimda NTB Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran di Lembar

×

Forkopimda NTB Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran di Lembar

Share this article

Lombok Barat, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemantauan langsung kesiapan angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, wilayah teritorial Komando Distrik Militer (Kodim) 1606/Mataram, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan memastikan kelancaran arus mudik serta kesiapsiagaan seluruh unsur pelayanan transportasi laut menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan Hari Raya Nyepi.

Rombongan dipimpin oleh Lalu Muhammad Iqbal yang tiba di Posko Pengamanan Lebaran bersama Kapolda NTB Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., Danrem 162/Wira Bhakti Moch. Sjasul Arief, S.Sos., serta sejumlah pejabat instansi terkait.

Kedatangan rombongan disambut oleh Komandan Kodim (Dandim) 1606/Mataram Kolonel Inf Nyarman, M.Tr.(Han)., dan Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., bersama jajaran pengelola pelabuhan dan instansi maritim lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan terlebih dahulu menerima paparan dari BMKG terkait prakiraan cuaca selama periode arus mudik Lebaran 2026. Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi gangguan pelayaran dan memastikan keselamatan penumpang.

Selanjutnya, rombongan meninjau langsung fasilitas ruang tunggu penumpang serta mengecek kesiapan armada kapal, termasuk KM Nusa Bhakti, yang menjadi salah satu kapal yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Lembar.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan area operasional Pelindo Lembar sebelum akhirnya dilaksanakan pelepasan program Mudik Gratis 2026 yang bekerja sama dengan operator pelayaran.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program mudik gratis tersebut.

“Selamat jalan kepada seluruh pemudik. Semoga perjalanan berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Program ini bukan hanya memberikan fasilitas gratis, tetapi juga dilengkapi perlindungan asuransi sehingga perjalanan menjadi lebih aman,” ujar Lalu Muhammad Iqbal.

Sementara itu, Dandim 1606/Mataram Kolonel Inf Nyarman, menegaskan bahwa unsur TNI siap mendukung pengamanan arus mudik Lebaran di wilayah Lombok Barat, khususnya di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu titik vital mobilitas masyarakat.

“Personel TNI bersinergi dengan Polri dan instansi terkait untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama arus mudik. Kehadiran kami di lapangan merupakan bagian dari komitmen mendukung kelancaran aktivitas masyarakat,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap yang menegaskan bahwa pengamanan terpadu telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa mudik.

“Kami telah menempatkan personel di sejumlah titik strategis, termasuk di pelabuhan dan jalur akses utama. Pengamanan ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik,” ungkap Kapolres.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pelepasan simbolis peserta mudik gratis serta sesi foto bersama Forkopimda NTB.

Pemantauan ini menjadi bukti kuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan stakeholder transportasi dalam memastikan kesiapan layanan angkutan Lebaran serta memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang berangkat dari Lombok Barat menuju berbagai daerah tujuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…