Berita

Jelang Idul Fitri 1447 H, Sat Reskrim Polres Bima Kota Perketat Pengawasan Harga di Pasar Tradisional

×

Jelang Idul Fitri 1447 H, Sat Reskrim Polres Bima Kota Perketat Pengawasan Harga di Pasar Tradisional

Share this article

Kota Bima, NTB ((08 Maret 2026) – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pengawasan terhadap harga serta ketersediaan bahan pokok di wilayah Kota Bima semakin diperketat. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bima Kota melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) melaksanakan pengecekan stok, mutu, dan harga Bahan Pokok Penting (Bapokting) di Pasar Amahami Kota Bima, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan stok, mutu, dan harga pangan di wilayah Provinsi NTB Tahun 2026 guna memastikan stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Idul Fitri.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto Banu Kristanto, S.I.K., M.M. melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Kurniawan Kusuma Putra, S.Tr.K., S.I.K. menyampaikan bahwa pengecekan ini merupakan langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran.

“Hari ini Tim dari Sat Reskrim Polres Bima Kota melakukan pengecekan Bapokting di Pasar Amahami Kota Bima sebagai bentuk pengawasan untuk menjaga kestabilan harga menjelang Idul Fitri 1447 H,” ujarnya usai kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, tim juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk memastikan harga jual bahan pokok tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula pengecekan terhadap ketersediaan stok serta kualitas bahan pangan yang dipasarkan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan pengecekan rutin ini, pihak kepolisian berharap dapat mencegah praktik penimbunan maupun lonjakan harga yang tidak wajar, sekaligus memastikan masyarakat Kota Bima dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau serta kualitas yang terjamin menjelang perayaan Idul Fitri.

Sat Reskrim Polres Bima Kota juga akan terus melakukan pemantauan secara berkala di sejumlah pasar tradisional dan pusat distribusi bahan pokok guna memastikan situasi tetap aman dan stabil menjelang hari raya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…