Berita

Satgas Pangan Polres Loteng Pantau Satu Ton Cabai Rawit Tiba di Bizam. ‎

×

Satgas Pangan Polres Loteng Pantau Satu Ton Cabai Rawit Tiba di Bizam. ‎

Share this article

‎‎Lombok Tengah, (NTB) – Dalam upaya menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan, Satgas Pangan Polres Lombok Tengah melaksanakan pemantauan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) cabai rawit merah yang baru tiba di Cargo Bandara Bizam, Minggu (1/2).
‎
‎Sebanyak satu ton cabai rawit merah didatangkan dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dan tiba di Lombok untuk selanjutnya didistribusikan ke pasar-pasar di wilayah Lombok Tengah.
‎
‎Kasat Reskrim AKP Punguan Hutahaean menyampaikan langkah ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam menekan lonjakan harga cabai rawit merah yang belakangan mengalami kenaikan signifikan di pasaran.
‎
‎”Melalui fasilitasi distribusi oleh Bapanas, harga jual kepada konsumen ditetapkan berkisar antara Rp68.000 hingga Rp73.000 per kilogram,” ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Satgas akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
‎
‎“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Lombok Tengah. Kami akan terus melakukan monitoring di tingkat distributor maupun pasar guna mencegah adanya penimbunan atau permainan harga yang dapat merugikan masyarakat,” tegasnya.
‎
‎Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, khususnya selama Ramadhan hingga menjelang lebaran.
‎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…