Berita

Tim Kemenko Polkam Lakukan Studi Banding di Polda NTB, Wakapolda NTB: Penguatan Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama

×

Tim Kemenko Polkam Lakukan Studi Banding di Polda NTB, Wakapolda NTB: Penguatan Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama

Share this article

 

Mataram, NTB – Polda NTB menerima kunjungan Tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI dalam rangka kegiatan visitor dan studi banding, Rabu (03/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Presisi Polda NTB dan dipimpin langsung oleh Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K.

Hadir dalam kegiatan itu Irwasda Polda NTB, pejabat utama Polda NTB, para perwira, serta para Kapolres/ta se-Pulau Lombok. Sementara dari Kemenko Polkam RI, rombongan dipimpin Ketua Tim, Drs. Agung Prastito.

Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan studi banding terhadap Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Polda NTB, sebagai bagian dari program peningkatan tata kelola kelembagaan dan penguatan kualitas pelayanan publik di jajaran kepolisian.

Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho menjelaskan bahwa kehadiran tim Kemenko Polkam merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan kepolisian dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif.

“Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Kemenko Polkam RI dengan kepolisian guna meningkatkan pelayanan publik,” ujar Wakapolda.

Ia menambahkan bahwa melalui studi banding ini, Polda NTB mendapatkan ruang evaluasi dan pengayaan strategi untuk menyempurnakan penyelenggaraan layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian.

“Studi banding ini menjadi momentum penting bagi kami untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkaya strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan ditutup dengan sesi diskusi serta penyampaian masukan dari tim Kemenko Polkam RI untuk penguatan Pokja PUG Polda NTB dan jajaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…