Bali NusraBeritaBerita NTBBisnisBreaking NewsDaerahEkbisEkonomiLombokLombok BaratNasionalNewsNewsbeatNTBNTB One TerkiniPemerintahanSinergitas Pemda TNI POLRITNI-Polri

Wamen KP Luncurkan Koperasi Merah Putih di Lombok Barat

×

Wamen KP Luncurkan Koperasi Merah Putih di Lombok Barat

Share this article

Lombok Barat, NTB – Komitmen memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa kembali diperlihatkan pemerintah melalui peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihadiri langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., serta ±500 peserta dari unsur pusat dan daerah, Selasa (3/6/2025).

 

Dalam sambutannya, Wamen KP menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintahan mendatang dalam mendekatkan pelayanan dan kemandirian ekonomi langsung ke masyarakat desa. “Koperasi ini akan menjadi sarana strategis untuk menghilangkan rantai distribusi yang panjang, dan memberikan akses langsung terhadap kebutuhan dasar,” ungkapnya.

 

“terima kasih kepada Komadan Kodim (Dandim) 1606 Mataram, yang terus memonitor perkembangan, pendampingan dan pengerahan personel dalam pendirian koperasi merah di Lobar ini,” tambah Wamen KP, Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A.

 

Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, S.Th.I., dalam sambutannya menegaskan komitmen daerah mendukung penuh program ini. “Saat ini, dari 119 desa dan 3 kelurahan, sebanyak 36 desa telah memiliki badan hukum koperasi, dan lainnya sedang berproses. Kami siapkan dana 10 juta rupiah per desa untuk membantu pengurusan legalitas koperasi. Ini adalah bentuk keseriusan kami mendukung arah pembangunan nasional yang berawal dari desa,” tegasnya.

 

Sementara itu, Dandim 1606/Mataram, Letkol Inf Nyarman, S.Tr. (Han)., menyampaikan bahwa TNI melalui satuan teritorial siap mendukung penguatan ekonomi desa melalui koperasi. “Kami siap bersinergi menjaga stabilitas, keamanan, dan memberi dukungan nyata agar koperasi desa tidak hanya berdiri, tetapi berkembang dan menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” ujarnya.

 

Rangkaian kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan MoU antara Ketua Koperasi Merah Putih Desa Kekeri, Kepala Cabang BRI Mataram, Bulog Kanwil NTB, dan PT Posindo Mataram, serta penyerahan sertifikat koperasi. Desa Kekeri sendiri kini ditetapkan sebagai desa percontohan pembentukan Koperasi Merah Putih di Lobar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
Berita

  BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)…