Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Dompu bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Perum Bulog Bima melaksanakan pengecekan dan pengendalian harga beras pada hari Kamis, 13 November 2025, mulai pukul 09.00 WITA.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Dompu, IPDA Moh. Irfan, dengan melibatkan:
1. Sri Utami – Tim Bapanas Pusat
2. Assadat – Kabid Dinas Ketahanan Pangan
3. Rendra Pahlewa – Kabid Disperindag
4. Angger – Perum Bulog Bima
Tim gabungan melakukan inspeksi ke produsen beras, retail modern, hingga pedagang di Pasar Dompu.
Hasil Pengecekan:
1. Gudang PI (Produsen)
– Beras Premium OHAKU: Rp 13.800 (di bawah HET)
– Beras Medium KALO MAS: Rp 12.400 (di bawah HET)
2. UD Kembang Padi (Produsen)
– Beras Medium MATAHO: Rp 13.000 (di bawah HET)
3. Flas Mart (Retail Modern)
– Beras Premium RAJA: Rp 14.900 (sesuai HET)
4. Sentral Mart (Retail Modern)
– Beras Premium 169: Rp 14.900 (sesuai HET)
5. Toko Dela Jaya (Pasar Dompu)
– Beras Premium OHAKU: Rp 14.900 (sesuai HET)
6. Toko Rizki (Pasar Dompu)
– Beras Premium KALO JAO: Rp 14.900 (sesuai HET)
Kegiatan berjalan aman dan tertib, tanpa ditemukan pelanggaran harga di atas HET maupun indikasi penimbunan beras.
Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Masdidin S.H., menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Pengecekan ini kami lakukan untuk memastikan harga beras tetap stabil sesuai HET dan mencegah praktik penyimpangan dari produsen hingga pedagang. Upaya ini krusial untuk menjamin ketersediaan bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun, Ujar AKP Masdidin.
Sementara itu Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika menyampaikan apresiasi atas sinergi antarinstansi dalam pengawasan harga pangan.
Bapak Kapolres Dompu memberikan apresiasi kepada Sat Reskrim dan seluruh pihak terkait yang telah aktif melakukan pengawasan di lapangan. Polres Dompu berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memberantas praktik kecurangan yang dapat merugikan masyarakat, jelas IPTU Nyoman.
